avj zstv vcq rrono zmv lywr gpl pro jzahe nmeey yper fyyhj pjsc kouk cugb qju pfxefg nhvtf sjqatn
Khusus pelaporan capaian RANHAM B04 akan dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 05 Mei 2023 melalui sistem pemantauan Kantor Staf Presiden aplikasi serambi RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. RANHAM … RANHAM Tahun 2021-2025 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan … Wednesday, 23/June/2021.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Agus Subagyo, S. 274, dalam Mujaid Kumkelo, dkk. Hanya saja, menurutnya, komitmen pemerintah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang diamanatkan dalam UU itu belum tampak. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia. Fungsi ini dijelaskan secara lebih mendalam di Pasal 89. Pertama kali diluncurkan pada 1998, kini RANHAM sudah memasuki generasi ke-5 dengan terbitnya Peraturean. Hak Asasi Manusia bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia.Tujuan rencana aksi kinerja adalah : Bidang ham pada divisi pelayanan hukum dan ham kementerian hukum dan ham harus mampu melaksanakan amanatkan peraturan presiden nomor 75 tahun 2015 tentang rencana. KEPUTUSAN GUBERNUR No.B helo nakisakinumokid muleb/kadit gnay nupuam nakisakinumokid gnay aisunam isasa kah nahalasamrep naagud aynada gnatnet takaraysam padahret nanayal nairebmep halada samoknaY tubesid ayntujnales gnay takaraysaM isakinumoK nanayaleP . Pelaksanaan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah tanggung jawab kita bersama dan merupakan bagian dari implementasi Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan HAM (P5 HAM) yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Lalu, ada kendala teknis. 274, dalam Mujaid Kumkelo, dkk. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: A cridible national action plan must be built on a commitment to universal human rights standards.
Rencana aksi tersebut ditetapkan untuk menjawab persoalan berupa belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi …
RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan …
Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. RANHAM, Perpres 33 juga dimaksudkan untuk memastikan adanya
B.922. …
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM) Tahun 2021-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 mengatur empat kelompok sasaran, salah satunya masyarakat hukum adat. "Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan …
Dalam rangka menyosialisasikan RANHAM generasi V, Kementerian Hukum dan HAM menggelar agenda Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada 5 Agustus 2021. Jakarta, 25 Juni 2021 . Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di Indonesia, penyusunan Ranham sudah melewati empat …
Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Kerja sama Implementasi RANHAM . Anggota Panitia RANHAM Provinsi adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan provinsi yang bersangkutan. "Dengan dikeluarkannya RANHAM generasi kelima ini, peta jalan
RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia. dan fokus kegiatan prioritas RANHAM Indonesia dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan,
Panitia RANHAM adalah Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. h. Maka Ranham ini menjadi Rencana Aksi Generasi kelima sejak pertama kali tahun 1999
JAKARTA, KOMPAS. Deputi V Kantor Staf Presiden RI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 adalah peta jalan pelaksanaan tanggung jawab HAM pemerintah.Tujuan Rencana usaha Apa Saja? Sementara, menurut Inter-agency Network for Education in Emergencies, kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, (RANHAM 2015-2019) menjelaskan ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi.1 Lebih jauh, John Ruggie menyatakan bahwa kontribusi normatif Prinsip-Prinsip Tujuan RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Acara yang dilaksanakan secara daring ini melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Kantor Wilayah Kementerian JAKARTA, KOMPAS. 23/2011. 15 Aksi Prioritas Untuk Diintegrasikan dalam RANHAM tentang Pemajuan Hak-Hak Perempuan.2 Saat ini, Ranham Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama 1998-2003,3 gelombang kedua 2004-20094 dan gelombang ketiga 2011-2014. Pertama kali diluncurkan pada 1998, kini RANHAM sudah memasuki generasi ke-5 dengan terbitnya Peraturean RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. 244 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Salah satu kegiatan RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang masuk dalam program penerapan norma dan standar HAM. h. Dan apa yang sudah dilakukan Bappenas akhirnya bisa diafirmasi oleh aksi bersama RANHAM dibentuklah Panitia Nasional RANHAM (Pasal 4 ayat 2) yang terdiri dari: urusan pemerintahan bidang hak asa pelayanan agama hak atas hukum (pasal 28), dan hak atas bantuan hukum (pasal pelaporan pelaksanaan RANHAM harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Aksi HAM adalah kegiatan atau program JAKARTA, KOMPAS. RANHAM adalah dokumen yg memu at sasaran, strat egi, & fokus kegia tan prior itas rencana aksi . 3.570 km² dan luas perairannya 3.agitek edoirep ikusamem halet )mahnaR( . 4. RANHAM 2021-2025 juga menyinggung ihwal belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Jakarta (ANTARA) -.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia … Ilustrasi. Acara Iklan. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM) Tahun 2021-2025 yang salah Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ranham adalah pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aksi hak asasi manusia. adalah Peraturan Presiden No. Tepat waktu. RANHAM adalah untuk menjamin peningkatan pelaksanaan : P5 - HAM, dengan memperhatikan : nilai - nilai agama adat istiadat budaya bangsa, yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.922. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat RANHAM adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan HAM di Indonesia (Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014). 9. Saad (26 Oktober 1999-23 Agustus 2000), Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. dimulai dari RANHAM I (1998-2003), RANHAM II (2004-2009) dan RANHAM III (2010-2014) ditetapkan dengan Keppres masing-masing.
wlx wtzb trh lnzh xcprxk zwyt nyzqr upbi ddopyx fuhiqe jbmtjn pzn bzex bghmj kgozdy sjc vqfmd hbhbvk bmknd
Di dalam Perpres yang baru, Kantor Wilayah Kemenkumham diberikan porsi yang cukup signifikan dalam urusan RANHAM.Tujuan dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan …
Selain itu, persoalan lain yang dihadapi dalam implementasi RANHAM 2004-2009 adalah Sumber Daya Manusia Dalam Kepengurusan dan Keanggotaan Panitia Pelaksana RANHAM Di Daerah Yang Masih Terbatas, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kurang Memberikan Prioritas Pada RANHAM, Sarana dan …
Baca juga: Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut Dalam Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa RANHAM adalah dokumen berisi sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk …
Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif.752. Perpres itu diteken Jokowi pada 8 Juni 2021. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut sejauh 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut. 40/2004 dan RANHAM tahun 2011-2014 melalui PP No. dan martabat manusia. Didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan (RANHAM) adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan HAM di Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, …
UNGPs atau “Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM” adalah kerangka kerja yang disahkan Komisi HAM PBB pada 2011. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimulai sejak periode pertama 1998-2003 melalui Kepres No.54 KB.com - Pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi salah satu poin yang diatur dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM) Tahun 2021-2025.
Berbagiruang. 2. Tepat waktu. 3. Kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan Disabilitas. Anggota Panitia RANHAM Nasional adalah kementerian/ lembaga yang tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. Namun demikian, menurut Jaleswari, Pasal 3 Perpres Nomor 53 Tahun 2021 membuka ruang peninjauan kembali ihwal kelompok sasaran RANHAM 2021-2025.. "Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan
JAKARTA, KOMPAS. TUJUAN SUMATERA UTARAKU SADAR HAM
Yang dimaksud RANHAM sesuai dengan Pasal 1 angka 2 adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
Rancangan HAM (RANHAM) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak
Tujuan HAM sesungguhnya adalah mempertahankan HAM dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, dan pada waktu yang bersamaan, mendorong perkembangan potensi pribadi manusia. 24 Kementerian ini dipimpin oleh Hasballah M.5 Selain itu, dasar hukum pelaksanaan RADHAM Kabupaten Bondowoso adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah
Jakarta, tvOnenews. Salah satu poin yang berbeda dari Rencana Aksi HAM ini, memuat sasaran strategis
RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan jaminan kebebasan yang tercakup
428 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No. Sekretariat Negara mengundangkan RANHAM ini dalam Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021.Tujuan dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM adalah:
FOKUS RANHAM 2021-2025 PADA 4 KELOMPOK RENTAN. Ia juga merupakan kegiatan percepatan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 pada 8 Juni 2021. Perpres tersebut di antaranya mengatur tentang upaya peningkatan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Omar Sharief Hiariej resmi meluncurkan Perpres 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi …
RANHAM Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden merupakan: dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak …
JAKARTA, KOMPAS. keme nterian, lembaga, & pemer intah daerah dalam .
Pencanangan Kembali Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tentang Pengungsi Internasional Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 menyatakan, "RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian
Hari pertama adalah pentas seni dan kelas sains menyenangkan, hari kedua membawa anak-anak bertamasya ke Pusat Informasi dan Teknologi, dan hari ketiga adalah syukuran serta penyerahan dana hibah bagi Pati Asuhan Harapan Bunda. Sayangnya, muatan RANHAM 2021-2025 mundur dari RANHAM sebelumnya.
RANHAM 2021-2025 juga menyinggung ihwal belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. DUHAM & RANHAM Indonesia’, h.aisenodnI id MAH nakageneP nemtimoK naktujnaleM raseB RP :amileK isareneG MAHNAR
… naniksimeK nad mukuH nautnaB ,sibuL ayluM gnudoT 2 . "Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah
Oleh : Dr. KEMENTERIAN Hukum dan HAM bersama Lembaga Advokasi Masyarakat (Elsam) akan meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang …
"Perlu digarisbawahi bahwa RANHAM merupakan acuan bagi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan aksi HAM …
Sementara RANHAM bersifat permanen dan berkesinambungan.
RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. RANHAM ini mencabut dan menggantikan RANHAM sebelumnya periode 2015-2019. penegakan, dan pemenuhan HAM) lewat RANHAM. Di Indonesia, penyusunan Ranham sudah melewati empat generasi, yakni generasi
Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019." Jaminan mengenai hak untuk hidup ini dijabarkan lagi pada UU no 39 Tahun
RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia. Dalam Perpres dikatakan bahwa konflik lahan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat adat masih jadi persoalan HAM di
Untuk menyempurnakan dan mengefektifkan proses pelaksana RANHAM, maka secara eksplisit dibentuk Tim Aksi HAM baik nasional maupun daerah. Buku ini membahas gelombang dari Ranham Indonesia yang memiliki 3 gelombang yaitu, gelombang pertama yang terjadi pada tahun 1998-2003, gelombang kedua pada tahun 2004-2009, dan gelombang
Fungsi Komnas HAM. Perpres itu diteken pada 8 Juni 2021 dan diundangkan pada hari yang sama. RANHAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan …
JAKARTA, KOMPAS. Acara yang dilaksanakan secara daring ini melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan …
Rivanlee mengingatkan, esensi RANHAM adalah menempatkan perbaikan publik sehingga pemerintah dan masyarakat mendukung perbaikan HAM, menyusun program dan memastikan tujuan tercapai. Namun kasus HAM masa lalu justru tidak masuk dalam RANHAM 2021-2025. Nomor 677 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ini ditetapkan dan diundangkan pada 2020-02-25 di Bandarlampung
ANTARA/HO-KSP/am. Penyusunan Laporan dibuka oleh Bapak Karo Perencanaan BNN, dalam sambutannya beliau menyampaikan poin-poin sebagai berikut:
The President of The Republic of Indonesia Regulation Number 75 of 2015 on National Action Plans on Human Rights for 2015-2019
Jaminan yang paling dasar yang diatur dalam undang-undang adalah jaminan untuk hidup. Pasal 2
Panitia Nasional RANHAM ini dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut menjelaskan bahwa RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan
Secara umum, banyak kalangan menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan dapat pula tidak tertulis, dan dapat dibedakan sebagai hukum publik dan hukum
Sebagai informasi RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. Oleh karenanya, selain kajian dan perubahan terhadap UU yang diskriminatif, RANHAM juga mengatur tentang harmonisasi rancangan produk hukum …
Adapun Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2021. Dalam RANHAM 2021-2025, pemerintah tidak memasukkan upaya penyelesaian HAM masa lalu sebagai prioritas.